Perlu Sanksi Keras Pelaku Kampanye Hitam

09-06-2014 / KOMISI II

Bawaslu harus mencermati black campaign (kampanye hitam) yang marak akhir-akhir iniMasyarakat Indonesia ini unik, calon yang dalam posisi didlolimi itu bisa mengundang simpati.Makanya tim suksesnya berusaha menjadikan calonnya dalam posisi yang didlolimi. Ini harus hati-hatiTidak semata-mata bahwa black  campaign seringkali dilakukan oleh pihak lain , tetapi dilakukan oleh diri sendiri agar masyarakat bersimpati.

Ini harus betul-betul diwaspadai agar kampanye hitam, jangan sampai digunakan untuk  mendapatkan dukungan, di sisi lain merugikan pihak lain. Bawaslu harus memberi sanksi yang keras,” tandas Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja kepada Parlementaria baru-baru di Jakarta.

Mencermati perkembangan persaingan dua pasang capres sekarang ini, Hakam Naja mengatakan partisipasin  masyarakat akan meningkat dibanding pemilu legislatif yang lalu. Masalahnya, pilihan masyarakat  sudah jelas dengan ditetapkannya dua pasang capres-cawapres pada pemilu  Presiden tanggal 9 Juli yang akan datang.

Masyarakat lanjut Hakam Naja, juga akan lebih simple dengan hanya dua pasangan capres-cawapres. Selanjutnya, masyarakat sudah mulai menimbang-nimbang apakah calon nomor satu atau nomor dua, meski masih ada dari kelompok swing voters (masa mengambang) yang belum  menentukan pilihannya.

Menurut Pimpinan Komisi  yang membidangi pemerintahan dan pemilu ini, masa mengambang ini sangat menentukanSementara ini, katanya, kalau masa mengambang sebanyak 40%  maka untuk sementara berdasarkan survey  pemenangnya adalah swing voters tersebut.

Mudah-mudahan angka partisipasi pemilih semakin bergerak naik , dan golputnya menurun. Tetapi siapapun pemenangnya, kita berharap Indonesia akan lebih maju, lebih sejahtera dan kita akan mempunyai pemimpin yang menjadi kebanggan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Hakam Naja. (mp), foto : naefurodjie/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...